Bubarkan Industri Pertahanan Kalau Tak Mau Pakai Produk Sendiri!

Togel Bola Rimanews – Anggota Komisi I DPR-RI menyayangkan adanya ide yang menyesatkan terkait dengan rencana penggantian helikopter kepresidenan buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan helikopter jenis AW 101 buatan Italia. “Sangat disesalkan kalau kemudian muncul ide mengubah pembelian helikopter Super Puma produk PT DI menjadi AW 101 buatan Itali-Inggris. Di samping merugikan negara dalam hal ini PT DI yang sudah berinvestasi banyak, juga telah melanggar UU 16/2012 pasal 43 ayat bahwa pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan produksi dalam negeri,” ungkap TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Jumat (27/11/2015). Baca Juga Gempa Aceh Sebabkan Belasan Bangunan Roboh KPU Didesak Batalkan Agus-Sylvi karena Program Semiliar untuk RW Gempa 6,4 SR Mengguncang Aceh TB Hasanuddin menegaskan, kebijakan mengganti Super Puma dengan AW 101 sejatinya tidak sesederhana dan semudah itu. Karena heli Agusta Itali harus menggandeng industri dalam negeri sesuai pasal 43 ayat 5, yaitu, harus mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri; adanya kewajiban alih tehnologi; adanya imbal dagang; mengikuti ketentuan kandungan lokal; aturan ofset daan lain-lain. Dan untuk ini semua, harus mendapat izin dari Presiden karena Presiden adalah ketua KKIP sesuai pasal 22 dalam UU tersebut . “Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri, kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya. Dengan membeli dari PT DI, maka 30 persen dari uang rakyat itu akan kembali ke negara, setidaknya dalam bentuk pembelian bahan baku lokal, dan 700 teknisi anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan ini,” ujar mantan Sekretaris Militer ini. “Bubarkan saja industri pertahanan, kalau kita sendiri tidak mau memakai produknya,” sambung TB Hasanuddin. TB Hasanuddin pun berharap, seandainya ada hal yang kurang beres baik dalam hal kemampuan tekhnis atau tata kelolanya maka ini harus diperbaiki bersama. Jangan kemudian dialihkan pembeliannya ke produk luar negeri. Sebab majunya industri pertahanan ini membutuhkan komitmen bersama semua anak bangsa . “Pada kesempatan pertama, insya Allah DPR akan menanyakan alasan mengapa program pembelian dari PT DI ini di batalkan dan diganti dengan pesawat lain. DPR juga akan melakukan investigasi berapa harga sesungguhnya mengingat harga satu unit AW 101 seharga 55 juta dolar AS itu diperkirakan sangat mahal DPR juga akan menanyakan, apakah pemilihan AW 101 itu sudah seizin ketua KKIP yang dalam hal ini dijabat oleh presiden? Perlu penjelasan terbuka agar rakyat tidak bingung,” pungkas TB Hasanuddin. Sekedar informasi, pada tahun 2009, sesuai dengan rencana strategis pengadaan helikopter, DPR menyetujui pengadaan helikopter produk PT DI sebanyak 16 unit atau sama dengan satu squadron, yang terdiri dari helikopter angkut/SAR dan helikopter angkut VVIP. Dari 16 unit itu, diprogram dalam 2 tahap yaitu renstra 2009/2014 dan renstra 2015/2019. Dan semua direncanakan akan dibeli dari dalam negeri produk PT DI. Dalam renstra 2009/2014 telah terpenuhi sebanyak 6 unit helikopter Super Puma dan sisanya 10 unit lagi akan diselesaikan dalam renstra 2015/2019 . Dalam hal ini, TB Hasanuddin mengungkapkan, TNI AU sudah berkomitmen untuk tetap konsisten menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dan untuk memenuhi 10 unit lagi, demi kelancaran produksi dan percaya pada komitmen TNI AU saat itu, maka PT DI telah melakukan investasi dalam rangka persiapan pembuatan kesepuluh helikopter tersebut. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : helikopter kepresidenan , super puma , pt dirgantara indonesia , TB Hasanuddin , Keamanan , Nasional

Sumber: RimaNews