Terbitkan IUP, Gubernur Sultra Diduga Terima Imbal Balik dari PT AHB

Nomor Togel Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam sebagai tersangka. Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara selama periode 2009 hingga 2014. “Kami menemukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat izin tambang di Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8). Dikatakan Syarif, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Nur Alam terkait dengan penerbitan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dalam menerbitkan izin ini, Nur Alam diduga menerima imbal balik atau kick back . “(Nur Alam) mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada orang atau perusahaan tertentu tapi di dalamnya diketahui ternyata ada kick back yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin,” paparnya. Syarif masih enggan merinci nominal kick back yang diterima Nur Alam dalam menerbitkan IUP itu lantaran masih dihitung. Namun, Syarif mengatakan, jumlah kick back yang diterima Nur Alam cukup besar. “Untuk memperkaya diri sendiri itu sedang dihitung tapi kami sudah dapat beberapa bukti transfer belum bisa mengeluarkan karena masih diakumulasi tapi jumlahnya cukup signifikan,” katanya. Tak hanya mendapat imbal balik, langkah Nur Alam menerbitkan IUP yang tak sesuai aturan ini diduga telah merugikan keuangan negara. Syarif mengatakan, pihaknya menggandeng BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Nur Alam. “Kami akan berkoordinasi juga dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara,” katanya. Fana Suparman/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu