KPK Temukan Ketidaksesuaian Penggunaan APBD

Rimanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pengelolaan anggaran daerah yang belum sesuai dengan kegiatan dan tujuan. Hal itu terungkap dalam evaluasi program antikorupsi di Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, kini banyak program pemerintah yang bergulir. Baik melalui APBD maupun APBN, namun hasilnya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Baca Juga KPK Ajari Anak-Anak Bahaya Korupsi Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi KPK Tetapkan Anggota DPR Golkar Tersangka 3 Keluhan KPK kepada Pemerintahan Jokowi KPK Tangkap Wali Kota Cimahi “Untuk itu, KPK sesuai kewenangan, mengadakan kegiatan koordinasi, supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pemerintah baik di pusat maupun daerah,” ujarnya di Pontianak, Rabu (19/11). Dikatakan Adnan, hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Dia mengingatkan, yang berdaulat adalah rakyat, sehingga pembangunan harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat secara langsung. KPK bekerja sama dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Kalbar menggelar semiloka pencegahan korupsi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan APBD dan sektor strategis di Provinsi Kalbar. Adnan mencontohkan, hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya terkait pengelolaan APBD. Antara lain, anggaran yang tidak relevan dengan kegiatan, tidak pro rakyat, bantuan keuangan tidak bermanfaat secara optimal dan perencanaan hibah belum sesuai ketentuan.[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : KPK , korupsi APBD , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews