Gubernur Bengkulu Bantah Dugaan Korupsi Honor Tim Pembina RSUD

Rimanews – Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, diam-diam meninggalkan Gedung Bareskrim Polri, Rabu (8/7/) sekitar pukul 15.00. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembayaran honor Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Bengkulu tahun 2011 senilai Rp 5,4 miliar. Kuasa hukum orang nomor satu di Bumi Raflesia tersebut, Muspani membantah surat keputusan (SK) nomor Z.17 XXXVIII tahun 2011 tentang pembinaan manajemen Rumah Sakit Umum M Yunus yang diterbitkan Junaidi menabrak Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Baca Juga BPBD: Empat Warga Pidie Jaya Meninggal Dunia Korban Gempa Pidie, Satu Meninggal Puluhan Luka-Luka Pidie Jaya Kesulitan Alat Berat “Justru SK ini dibuat menindaklanjuti keputusan Mendagri No 61. Ini adalah payung hukum bagi RSMY dalam menjalankan BLUD,” katanya ketika dikomfirmasi wartawan melalui telepon, Rabu (08/07/2015). Selain itu menurut Muspani, keluarnya SK sudah sesuai prosedur tetap (protap) yaitu melalui biro hukum kemudian disposisi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu. “Setelah selesai ditandatangani oleh Gubernur menjadi keputusan,” ucapnya. Nah, dari SK tersebut, tim pembina yang mendapatkan honor adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten I, Kadis Kesehatan, Karo Kesra, Kabag Kesos, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Karo Keuangan, Kabid PP II Bapedda, Karo Ekonomi, Komisi E DPRD, Kabag Anggaran, Kabag Perbandaraan, Kabag per UUan, Kabag Akuntansi, Kabag Pengbangan Usaha Daerah, Kabag Perencanaan Biro Pembangunan. Kasubag Perda, Kasubag Keputusan Gubernur, Kasubag Anggaran, Kasubbag Kesehatan Biro Kesra. Menurut Muspani hal itu sah-sah saja lantaran sudah dianggarkan melalui APBD. “SK ini sebagai payung hukum untuk mengajukan dan melakukan pembayaran. Mangkanya masuk dalam APBD, setelah itu masuk dalam anggara RS. Bukan ujuk-ujuk SK melahirkan honor,” kilahnya. Muspani menambahkan, dalam pemeriksaan tadi, dirinya memberikan masukan surat bahwa SK tersebut mengacu kepada Undang-Undang No 30 tahun 2014 soal Adminsitrasi Pemerintahan. Ditambahkannya jika yang menerima honor di luar SK itu baru melanggar. “Sebelumnya Direktur dan Bendahara RSMY dianggap bersalah. Nah sekarang, diperiksa lagi,” ujarnya. Untuk diketahui Polda Bengkulu telah menetapkan tujuh orang tersangka yaitu, Mantan Direktur RSMY Zulman Zuhri Amran, mantan Bendahara Pengeluaran RSMY Hisar C Sihotang, mantan Staf Keuangan RSMY Darmawi, mantan Kepala Bagian keuangan RSMY Safri Syafii, mantan Direktur RSMY Yusdi Zahrias Tazar, dan mantan Wadir Keuangan RSMY Edi Santoni. Ketujuhnya sudah menjalani persidangan di tahun 2014. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan vonis hukuman yang berbeda yaitu seperti Zulman dihukum 4 tahun penjara, Hisar Sihotang 2 tahun 10 bulan dan Darmawi 3,6 tahun penjara. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Gubernur Bengkulu , Junaidi Hamsyah , Dugaan Korupsi , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews